Program Pengentasan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pengentasan kemiskinan adalah masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia dan kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi kunci pemecahannya. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini  terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata diseluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah.

Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk di Indonesia.

1.2         Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui program apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian.

BAB II

PEMBAHASAN

3.1         Kemiskinan

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal “ke-melek-huruf-an” (kemampuan membaca;literacy) serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Definisi atau pengertian kemiskinan perlu pula dibedakan antara kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Kemiskinan absolut diindikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio garis kemiskinan absolut atau proporsi distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang (tidak merata) (adb, 1999: 26).

2.1.1        Kemiskinan Absolut

Sayogyo di dalam Sumardi & Evers (199.: 21) misalnya, memberi batasan, seseorang disebut miskin bila pendapatannya setara atau kurang dari 320 kg beras per tahun per orang untuk di pedesaan dan 480 kg beras per tahun per orang untuk di perkotaan. Papanek (Ibid) menggunakan ukuran kalori. Kalori yang dibutuhkan seseorang untuk hidup per hari adalah 1.821 kalori atau setara dengan sekitar 0,88 kg beras bila dikaitkan dengan dengan ukuran yang digunakan Sayogyo. Apa yang dikemukakan di atas baru merupakan kebutuhan makanan, belum termasuk kebutuhan lain-lain seperti sandang, pemukiman, pendidikan, dan lain-lain.

Cara yang lebih akurat untuk menetapkan garis kemiskinan adalah dengan menghitung Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) tiap rumah tangga. Kebutuhan hidup dalam hal ini adalah kebutuhan pokok (basic needs) yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan partisipasi masyarakat. Ukuran ini akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya serta sesuai jenis-jenis kebutuhan pokoknya (Sumardi & Evers: VI, 22).

Versi lain dalam mendefinisikan kemiskinan absolut adalah: “tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup”. Angka KFM ini berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu daerah ke daerah lainnya serta bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. PBB pernah menentapkan “Garis Kemiskinan Internasional” sebesar US $ 125,- per orang per tahun atas dasar harga konstan tahun 1980. Itu berarti seseorang yang konsumsinya kurang dari US $ 125,- per tahun dapat digolongkan berada di bawah Garis Kemiskinan atau berada dalam Kemiskinan Absolut (Todaro, 1995: 31-32).

2.1.2        Kemiskinan Relatif

Secara sederhana, kemiskinan relatif dapat dilihat dengan memperbandingkan proporsi atau persentase penduduk yang berada pada dan di bawah garis kemiskinan absolut dengan jumlah penduduk keseluruhan. Untuk lebih memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang tingkat kemiskinan relatif atau pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan sering diukur dengan membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (quintiles atau deciles) sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Selanjutnya ukuran distribusi pendapatan dapat diukur dengan “Rasio Konsentrasi Gini” (Gini Consentration Ratio) atau lebih sederhana disebut dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan/ ketimpangan (pendapatan, kesejahteraan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Dalam prakteknya, Koefisien Gini pada negara-negara yang dikenal begitu tajam ketimpangan kesejahteraan di kalangan penduduknya berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal paling merata, Koefisien Gini berkisar antara 0,20 sampai 0,35 (Todaro, 1995: 150-151).

 

2.2         Program Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah

2.2.1        PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) – Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagaidasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinanberbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasidan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaanpendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasimasyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkankapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalammemecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukanketerlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihakuntuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yangdicapai. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2.2.2        KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung  fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

2.2.3        KB (Keluarga Berencana)

KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksinya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang Undang No. 52/2009 tetang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).Oleh karena itu, keluarga miskin apabila tidak terlindungi kontrasepsi, maka akan menambah banyak persoalan hidup yang mereka hadapi. Belum lagi mata rantai kemiskinan (poverty trap) yang sulit untuk diputus seperti keluarga miskin kawin dengan yang miskin lagi maka lahir keluarga miskin baru dan seterusnya.

Sebagai ilustrasi dapat diungkapkan bahwa apabila sebanyak 95.914 keluarga kurang mampu tadi tidak terlindungi kontrasepsi dan terjadi hamil, maka berapa dana yang harus mereka tanggung, serta sebaliknya apabila terlindungi kontrasepsi, maka dapat dihemat dana cukup besar dan dapat dialihkan untuk kepentingan lain misalnya memberdayakan mereka pada sektor riil.

2.2.4        Program Lainnya

–        Program PKPS BBM

–        Bantuan Operasinal Sekolah (BOS)

–        Askeskin (Asuransi Kesehatam Miskin)

–        Bantuan Infrastruktur Pedesaan

–        Bantuan Langsung Tunai (BLT)

–        Raskin (Beras Miskin)

–          Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin)

–          Jaringan Pengaman Sosial (JPS)

 

2.3         Langkah-langkah Pengentasan Kemiskinan

  1. Pada tahun 2015, mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan, dan pada tahun yang sama, mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang sehat;
  2. Membentuk dana solidaritas dunia untuk penghapusan kemiskinan dan memajukan pembangunan sosial dan manusia di Indonesia;
  3. Mengembangkan program nasional bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi nasional pengurangan kemiskinan, meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta organisasi kelompok masyarakat tsb;
  4. Memajukan akses yang sama dan partisipasi penuh kaum perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, mengarus-utamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta penghapusan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
  5. Mengembangkan kebijakan, cara-cara dan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan hakekat ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami dimana,mereka hidup dan bekerja;
  6. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan;
  7.  Menjamin bahwa anak-anak di manapun juga, baik laki-Iaki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama pada semua tingkatan pendidikan;
  8. Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat miskin. khususnya perempuan dan komunitas masyarakat adat/penduduk asli;
  9. Membangun prasarana dasar pedesaan, diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan informasi pasar dan kredit bagi masyarakat miskin pedesaan, untuk mendukung pembangunan pedesaan dan pertanian secara berkelanjutan;
  10. Melaksanakan alih pengetahuan dan tehnik dasar pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari, untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah, serta masyarakat miskin di pedesaan, termasuk melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
  11. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan pola kemitraan produksi pangan berbasis masyararakat.
  12. Memerangi kekeringan dan peng-“gurun”-nan lahan, serta mengurangi dampak bencana kekeringan dan bencana banjir, melalui langkah-Iangkah seperti penggunaan informasi dan prakiraan iklim dan cuaca, sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya tanah dan alam secara lestari, penerapan praktik pertanian dan koservasi ekosistem yang ditujukan untuk membalikkan danmengurangi kecenderungan degradasi tanah dan sumber daya air; dan
  13. Meningkatkan akses pada sanitasi untuk memperbaiki kesehatan manusia dan mengurangi angka kematian bayi dan “baIita”.

 2.4         Syarat dan Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan

Seperti disebutkan di atas, pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global. Upaya mengatasi masalah kemiskinan karenanya tak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Ada tiga persyaratan pokok bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan:

  1. Pengentasan kemiskinan,
  2. Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak menunjang keberlanjutan, dan
  3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Selain itu program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk dan terutama di Indonesia, yangdiantaranya ditandai oleh berjalannya:

–            Sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung gugat kepada publik;

–            Kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif

–            Lembaga-lembaga demokratis yang tanggap (responsif) terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

–            Peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil;

–            Upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu;

–            Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan.

2.5         Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan

Mengingat adanya dua bentuk kemiskinan yaitu Kemiskinan Absolut (Absolute Poverty) dan Kemiskinan Relatif (Relative Poverty) maka pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan (policy; political will), strategi maupun program-program yang spesifik untuk mengentaskan kedua bentuk kemiskinan tersebut.

Kemiskinan absolut harus dilihat sebagai prioritas, darurat (emergency) sifatnya dan memerlukan penanganan jangka pendek sampai menengah, karena biasanya permasalahan yang dihadapi tidak dapat menunggu terlalu lama dan membutuhkan program-program yang bersifat dadakan (crash program) Sedangkan pengentasan kemiskinan relatif memerlukan kebijaksanaan, strategi, dan program-program yang konsisten untuk jangka panjang, karena berkaitan dengan mengubah dan memelihara pemerataan distribusi pendapatan.

2.5.1        Pengentasan Kemiskinan Absolut

Pengentasan kemiskinan absolut kerapkali bergelut dengan upaya untuk membebaskan masyarakat dari sindrom-sindrom kemiskinan. Sindrom kemiskinan di sini meliputi kondisi gizi dan kesehatan yang buruk, pendidikan/pengetahuan umum yang sangat minimal, sampai kepada sikap mental berupa keputusasaan, perilaku menyimpang yang bisa berimplikasi kriminalitas. Sindrom-sindrom tadi pada tahap awal memerlukan crash program yang sifat rehabilitative. Dengan kata lain, kondisi gizi dan kesehatannya harus dipulihkan, pendidikan/pengetahuan umumnya ditingkatkan, dan sikap mentalnya diperbaiki. Selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan (empowerment) yang bertujuan meningkatkan potensi kemandiriannya sehingga kembali menjadi manusia yang produktif.

2.5.2        Pengentasan Kemiskinan Relatif

Sesungguhnya kemiskinan relatif tidak mungkin dapat dientaskan. Hal yang mungkin dilakukan adalah mempersempit kesenjangan antara Kelompok-kelompok Pendapatan (Income Group) melalui kebijaksanaan pemerintah dan instrumen-intrumen makro ekonomi.

Harus diakui bahwa pada negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar (market economy), kebijaksanaan dan instrumen-instrumen untuk itu agak sulit untuk diterapkan. Karena maksud-maksud untuk pemerataan pendapatan seringkali berbenturan dengan kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini bisa diamati pada negara-negara sedang berkembang di mana pembangunan ekonomi justru menyebabkan yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin (ter-proletarianisasi, ter-marjinalisasi).

Menurut Todaro (1995: pp 174-175) usaha-usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dapat ditempuh melalui campur tangan pemerintah yang meliputi:

  1. Mengubah distribusi pendapatan secara fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Misalnya meningkatkan gaji pegawai negeri, menetapkan upah minimum bagi para pekerja (buruh), kemudahan investasi, keringanan pajak, subsidi tingkat bunga, keringanan bea masuk, dan sebagainya.
  2. Mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta. Contoh klasik dan ektrim tentang hal ini adalah Reformasi Lahan (Land Reform). Namun bentuk reformasi lain sebenarnya cukup luas seperti memprioritaskan kredit komersil maupun bersubsidi bagi pengusaha-pengusaha kecil, memberi kesempatan kepada para pekerja untuk turut memiliki saham pada perusahaan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi, dan lain sebagainya.
  3. Mengubah distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Dalam hal ini beban pajak dibuat sedemikian rupa sehingga beban yang lebih berat akan dikenakan pada golongan yang berpenghasilan tinggi.
  4. Mengubah distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah. Misalnya , proyek-proyek kesehatan masyarakat di desa-desa dan di daerah-daerah pinggiran kota, pemberian makan siang bagi anak-anak sekolah, perbaikan gizi anak-anak balita, pemberian air bersih serta listrik di pedesaan, tunjangan dan subsidi pangan bagi daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan yang miskin.

 

BAB III

PENUTUP

3.1         Kesimpulan

Sosialisasi program oleh pemerintah pusat yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman baik masyarakat maupun aparatur pemerintah sehingga mempunyai pemahaman yang baik terhadap program-program yang dijalankan tersebut. Masyarakat masih menganggap program yang berlangsung saat ini merupakan kelanjutan program-program yang telah lalu dan setiap masyarakat berhak untuk memperoleh program tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap suatu program menganggap bahwa setiap program yang dijalankan oleh pemerintah pasti sasarannya adalah seluruh penduduk suatu wilayah, sehingga mereka menganggap berhak menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. —-. Kemiskinan. Disadur dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan Pada 15 Mei 2011.

Anonim. —-. Serba Serbi Kredit Usaha Rakyat. Disadur dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B11/18235/Suplemen4.pdf Pada 18 Mei 2011.

Hadad, Ismid. —-. Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang Ramah Lingkungan. Disadur dari http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pengentasan%20kemiskinan%20-%20ismid%20hadad.pdf Pada 15 Mei 2011.

Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2008. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Disadur dari http://arsip.pnpm-mandiri.org/images/stories/pendumpnpm.pdf Pada 18 Mei 2011

Rusyono, D. 2011. KB dan Pengentasan Kemiskinan (Signifikansi Program KB dengan Tingkat Kemiskinan). Disadur dari http://bkbppkuningan.blogdetik.com/2011/05/05/kb-dan-pengentasan-kemiskinan-signifikansi-program-kb-dengan-tingkat-kemiskinan/ Pada 15 Mei 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s